Demokrat Bebaskan Kadernya Dukung Paslon, Emrus Sihombing: Itu Bukan Demokrasi

Home / Berita / Demokrat Bebaskan Kadernya Dukung Paslon, Emrus Sihombing: Itu Bukan Demokrasi
Demokrat Bebaskan Kadernya Dukung Paslon, Emrus Sihombing: Itu Bukan Demokrasi Pengamat Politik Emrus Sihombing. (Foto: Alsadad Rudi/Kompas)

TIMESPURBALINGGA, JAKARTA – Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, alasan Demokrat yang memberi kebebasan kadernya mendukung capres dan cawapres di Pilpres 2019 sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, bukan merupakan bentuk demokrasi.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Dimana Ibas menegaskan bahwa Demokrat adalah partai yang demokratis. Sehingga Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.

"Demokrasi itu secara internal di partai adalah keputusan bersama. Jadi bukan berarti membebaskan dari arti demokrasi, tetapi keputusan bersama yang diambil secara bersama-sama," kata Emrus saat dihubungi TIMES Indonesia (timeindonesia.co.id), Rabu (14/11/2018).

Itu artinya kata dia, kalau Demokrat sudah memutuskan memberikan dukungan pada Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno,

itu merupakan keputusan bersama. "Kalau seperti ini (membebaskan, Red) berarti kan tidak keputusan bersama," tukasnya.

"Kalau itu (demokrasi, Red) pegangannya, apakah nanti ke depan perjalanan Demokrat lima tahun sepuluh tahun ke depan tetap konsisten nggak itu dilakukan? Kalau itu sebagai demokrasi," tambah dia.

Emrus lantas mempertanyakan, ada apa di luar Demokrat sehingga mereka mengambil keputusan yang menurutnya tidak lazim.

"Adakah kekuatan-kekuatan ekstraordinary di luar Demokrat sehingga Demokrat mengambil keputusan itu," tanya dia.

Melihat hal ini, Emrus menyarankan kepada masyarakat agar skeptis, tidak mudah percaya ketika ada kebijakan yang dibuat oleh aktor politik. "Tidak mendalami begitu saja pandangan mereka bahwa ini adalah demokrasi, bukan," tegasnya.

Sekali lagi ia menegaskan, demokrasi adalah keputusan bersama yang diambil bersama tanpa tekanan, tanpa paksaan. Bisa dalam bentuk musyawarah, voting, dan aklamasi. "Kalau ada perbedaan tidak sampai pada titik aklamasi, tapi ketika sudah diputuskan dalam bentuk voting dalam partai, maka semua unsur harus mengikuti," pungkas Emrus Sihombing. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com